Sejarah Kopi Priangan 6 – Terbitnya Undang-undang Agraria

Membaca Sejarah Kopi Priangan (6) Terbitnya Undang-undang Agraria

Sejarah Kopi Priangan Bagian 6
Berkat Novel Max Havelaar karya Eduard Douwes Dekker yang memakai nama pena Multatuli, publik Belanda maupun internasional terbuka matanya atas penderitaan rakyat Nusantara. Sistem Tanam Paksa atau Cultuur Stelsel yang semula ingin menguntungkan kedua belah pihak yaitu Belanda dan rakyat Nusantara terutama Pulau Jawa dan Sumatera pada praktiknya diselewengkan.

Penyelewengan Cultuur Stelsel bukan saja dilakukan oleh pihak Belanda juga diperbuat penguasa pribumi. Desakan dari kaum liberal Belanda dan publik internasional setelah melihat kenyataan di Indonesia terus membanjir. Pemerintah pusat di Belanda akhirnya harus mengambil keputusan guna mengembalikan nama baik mereka di mata dunia. Akhirnya Cultuur Stelsel yang selama puluhan tahun merajalela di Indonesia dihapuskan. Sebagai gantinya, Pemerintah Belanda menerbitkan Undang-Undang Agraria pada 1870.

Undang-Undang Agraria atau Agrarische Wet diberlakukan di masa pemerintahan Engelbertus de Waal. Undang-undang Agraria membuka peluang bagi pihak swasta terlibat untuk mengelola perkebunan di Hindia-Belanda memanfaatkan Hak Guna Usaha selama 75 tahun.

Tujuan dikeluarkannya UU Agraria 1870 adalah:

  • Melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing.
  • Memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia seperti dari Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan lain-lain.
  • Membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh perkebunan.

Efek positif diterbitnya UU Agraria memastikan bahwa kepemilikan tanah penduduk di Jawa dicatat dan mendapat jaminan. Sementara tanah tak bertuan disewakan oleh Pemerintah Belanda kepada pihak swasta. Perkebunan pun meluas baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa.

Hak Erfpacht
Menyangkut tanah tak bertuan, UU Agraria 1870 mengaturnya untuk sewa dengan sebutan Hak Erfpacht atau Hak Guna Usaha. Hak Erfpacht ini memungkinkan seseorang atau perusahaan untuk menyewa tanah telantar milik negara selama maksimal 75 tahun.

Jenis-jenis Hak Erfpacht

  • Hak untuk perkebunan dan pertanian besar, maksimal 500 bahu dengan harga sewa maksimal lima florint per bahu;
  • Hak untuk perkebunan dan pertanian kecil bagi orang Eropa “miskin” atau perkumpulan sosial di Hindia Belanda, maksimal 25 bahu dengan harga sewa satu florint per bahu;
  • Hak untuk rumah tetirah dan pekarangannya seluas maksimum 50 bahu.

Yang perlu digarisbawahi, setelah terbitnya Undang-undang Agraria mengubah keseluruhan sistem politik Belanda di Indonesia. Salah satunya lahir konsep Afdeling. Kawasan Priangan dibagi menjadi 9 wilayah sentral, diperintah langsung oleh seorang patih Afdeling dan asisten residen di setiap wilayahnya.

9 wilayah yang termasuk dalam konsep Afdeling adalah Kab. Bandung, Limbangan, Tasikmalaya, Limbangan, Sukapura Kolot, Sukapura, Cianjur, Sukabumi serta Cicalengka. Konsep Afdeling ini mengurangi peran dan fungsi bupati dalam pemerintahan. Namun mereka tetap mempunyai peran penting sebagai pengatur produksi tanaman wajib yakni kopi. Tanaman Kopi masih menjadi prioritas utama pihak Pemerintah Belanda guna meningkatkan ekonomi mereka di Hindia-Belanda.

Belanda melihat bupati di Priangan masih mempunyai peran strategis dalam mengembangkan budidaya tanaman kopi. Kawasan Priangan adalah sentral perkebunan kopi tertua sekaligus produktif dalam menghasilkan tanaman kopi yang berkualitas.

Perjalanan sejarah kopi Priangan selama hampir 3 abad memang tidak bisa dilepaskan dari peran Gubernur Jenderal yang berkuasa, posisi Bupati Priangan, para petani, serta kawasan alamnya yang berpotensi untuk budidaya tanaman kopi. Jadi tak heran kalau Java Coffe masih terdengar gaungnya ke seluruh dunia sampai saat ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *